Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengajak siswa Diktuk Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2023 untuk bersinergi menjaga kondusifitas daerah.

Hal itu ditegaskan Penjabat (Pj) Bupati Lihadnyana saat memberikan arahan dalam kunjungan implementasi kohesi sosial Siswa Pendidikan dan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri gelombang II TA 2023 SPN Polda Bali dan Papua Barat di Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng, Kamis (26/10). 

Dalam kesempatan itu sebanyak 75 orang dari 485 siswa hadir langsung menerima arahan. Didampingi Waka SPN AKBP IGN Agung Ade Panji Anom serta tenaga pendidik (Gadik) SPN Polda Bali. Sementara siswa lainnya melakukan kunjungan serupa ke Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri Singaraja, dan Secata Rindam IX/Udayana. Kegiatan kohesi sosial ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam meningkatkan keterampilan polisi.

Lebih lanjut dalam arahannya, Pj Bupati Lihadnyana menjelaskan wujud nyata dari slogan Polri Presisi adalah Polri yang responsif, transparan, dan berkeadilan. Oleh karena itu dalam mewujudkannya terdapat tugas pokok dan fungsi Polri untuk menjamin keamanan dan penegakan hukum, menjaga stabilitas internal dan meningkatkan sinergitas. 

"Forkompimda memiliki peran yang strategis dalam membangun hubungan yang harmonis antar unsur pimpinan di daerah dalam pelaksanaan program kebijakan prioritas pemerintah, pembangunan nasional, dan menjamin iklim investasi yang kondusif. Kita kepala daerah bersama forkompimda berkewajiban mendukung seluruh aktifitas kegiatan yang memberikan stabilitas. Sebab itu sekecil apapun permasalahan harus dilaporkan dan dicari solusinya,"ujarnya.

Menurut Lihadnyana sinergitas antara pemerintah daerah dan Polri telah terjalin dengan baik. Utamanya dalam pengimplementasian program prioritas yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem. Artinya, Pemerintah daerah, TNI, Polri, Dunia Usaha sudah duduk bersama dalam merumuskan program kegiatan yakni bedah rumah.  Sinergitas ini tentunya mesti ditingkatkan. Seperti dalam mengawal kelancaran perhelatan politik yang akan terjadi pada 2024. 

"Tugas kepala daerah tentu memiliki korelasi dengan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. oleh karena itu sinergitas sangat diperlukan dalam mengimplementaikan tugas dan peran masing-masing kususnya dalam menjaga stabilitas di daerah,"jelasnya.

SPN Polda Bali yang menjadi percontohan implementasi transformasi pendidikan Polri menuju Kampus Presisi ini juga diharapkan memiliki brand tersendiri. Berbeda dengan sekolah polisi di daerah lain. Selain muatan lokal, siswa SPN Polda Bali juga diharapkan adaptif. Tidak boleh abai dengan perubahan lingkungan strategis yaitu era digital. 

"Semua mengarah kesana termasuk ekonomi digital. Yang perlu dipersiapkan adalah isu kriminalisasi digital dan hoax. Banyak contoh kecepatan ekonomi digital tidak diimbangi dengan peraturan yang dapat mengatur itu, sehingga tidak bisa kita salahkan. Singga tatkala kita tidak mampu beradaptasi yang terjadi adalah keborosan, ketidakpastian, dan negara dirugikan," ungkap Lihadnyana.