Dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik 11 pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). 

Pelantikan berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta, dan menjadi langkah strategis untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menteri Hukum menegaskan, pelantikan ini bertujuan untuk merealisasikan poin ketujuh dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu menciptakan supremasi hukum yang transparan dan adil.

“Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil,” ujar Supratman dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk bekerja maksimal demi bangsa dan negara. "Jabatan dan kekuasaan pasti berakhir. Oleh karena itu, mari kita buat yang terbaik bagi bangsa dan negara," tegasnya.

Menteri Supratman menekankan lima poin utama yang harus menjadi pedoman kerja pimpinan baru di Kemenkum yakni antara lain, menjaga integritas dan akuntabilitas, mendukung reformasi birokrasi,

Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, memperkuat sinergi antar-kementerian, memberikan keteladanan dan semangat kerja.

Daftar Nama Pimpinan Baru Kemenkum RI

Dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024, beberapa pejabat baru yang dilantik adalah:

Komjen Pol. Dr. Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum.

Dr. Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Ir. Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Irjen Pol. Dr. Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum.

Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dr. Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum.

G.A.P. Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan.

Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial.

Dr. Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi.