Puluhan buruh yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang terpaksa menahan kekecewaan setelah mereka dilarang masuk ke area tempat mereka mencari nafkah. 

Pelarangan ini buntut dari kisruh pesangon dan peralihan manajemen alih daya yang terjadi di PLTU tersebut.

Berdasarkan data yang diterima oleh media ini, tercatat sebanyak 32 pekerja dari berbagai posisi seperti maintenence turbine, boiler, hingga welder, supervisor, dan cleaning service tidak diperbolehkan masuk. 

Kuasa hukum PLTU Celukan Bawang, I Putu Wibawa, SH dari Global Yustisia Law Firm, menyampaikan bahwa pelarangan ini berkaitan dengan peralihan manajemen alih daya. 

Sebelumnya, para pekerja tersebut berada di bawah naungan PT. Victory Utama Karya, namun kini manajemen dialihkan ke PT. Garda Arta Bumindo dan PT. Gurda Satya Perkasa.

Ia juga menegaskan bahwa larangan ini berlaku bagi siapa pun yang belum mendapatkan izin dari manajemen PLTU Celukan Bawang.

Serikat Buruh Kerakyatan (Serbuk) PLTU Celukan Bawang melalui Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Serbuk Indonesia, Abdul Gopur, menyayangkan tindakan pelarangan tersebut.

Menurutnya, para pekerja yang dilarang masuk masih berstatus karyawan dan belum diputus hubungan kerjanya.

"Serbuk menilai pelarangan ini tidak sah karena para buruh tersebut masih memiliki kewajiban untuk bekerja di PLTU, mengingat mereka belum di-PHK resmi," kata Gopur.

Kisruh ini bermula dari nasib 254 buruh di PLTU Celukan Bawang yang berada dalam posisi dilematis. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit antara kehilangan pekerjaan atau hak pesangon.