Bali memasuki awal tahun 2025 dengan dinamika ekonomi yang menarik. Berdasarkan rilis terbaru dari BPS Provinsi Bali, indeks harga gabungan kabupaten/kota menunjukkan pergerakan yang kontras antara data bulanan dan tahunan.

Sementara secara bulanan Bali mengalami deflasi tipis sebesar -0,02% (mtm) pada Januari 2025, inflasi tahunan naik menjadi 2,41% (yoy) dari 2,34% (yoy) pada Desember 2024.

Meski demikian, angka inflasi tersebut masih berada dalam rentang sasaran target nasional 2,5%±1%.

Secara spasial, wilayah di Bali menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok:

Singaraja mencatat deflasi bulanan terdalam sebesar -0,53% (mtm) dengan inflasi tahunan 1,61% (yoy).

Kota Denpasar mengikuti dengan deflasi -0,27% (mtm) dan inflasi tahunan mencapai 2,49% (yoy).

Sementara itu, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung mencatat inflasi bulanan tertinggi masing-masing 0,48% dan 0,47% (mtm), dengan inflasi tahunan 3,00% (yoy) dan 2,47% (yoy).

Di sisi sektor, deflasi di Provinsi Bali terutama disumbangkan oleh kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga.

Sebaliknya, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau masih mencatat kenaikan harga.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, mengatakan, meski inflasi secara keseluruhan masih terkendali, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai:

Gangguan Cuaca: Potensi gangguan cuaca tidak hanya dapat menurunkan produktivitas pertanian, tetapi juga berpotensi menyebabkan penyakit pada ternak dan tanaman.

Distribusi dan Kenaikan Harga: Hambatan distribusi pangan, kenaikan harga bensin non-subsidi yang bisa mendorong tarif angkutan darat, serta potensi kenaikan harga minyak goreng dan emas perhiasan seiring dengan naiknya harga Crude Palm Oil (CPO) dan emas global.

Kebijakan LPG dan Permintaan Canang Sari: Kebijakan distribusi LPG 3 kg perlu antisipasi untuk menjaga harga konsumen, sementara permintaan canang sari diperkirakan akan meningkat menjelang perayaan keagamaan seperti Saraswati, Banyu Pinaruh, Pagerwesi, dan Tumpak Landep di Februari 2025.

Sebagai respons terhadap dinamika ini, KPw BI Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menggalang langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga. Beberapa upaya yang telah dan akan terus diintensifkan antara lain:

Peningkatan Produktivitas Pertanian:
Penguatan regulasi perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan mitigasi alih fungsi lahan.

Peningkatan akses petani, nelayan, dan peternak kepada input produksi dengan pendampingan serta penguatan akses pembiayaan melalui sinergi Pemda, perbankan, dan Jamkrida.

Efisiensi Rantai Pasok:
Penciptaan ekosistem ketahanan pangan yang melibatkan bumdes, perumda pangan, dan koperasi.

Kerja sama hulu-hilir antara petani, penggilingan, perumda pangan, dan sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe), serta penguatan regulasi penggunaan produk lokal oleh horeka di daerah.

Implementasi Strategi 4K Pengendalian Inflasi:
Strategi 4K – Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif – menjadi landasan sinergi antara Bank Indonesia dan seluruh kabupaten/kota di Bali.

Dengan strategi ini, diharapkan inflasi Bali pada tahun 2025 tetap berada dalam kisaran target nasional.

Dengan demikian, seluruh upaya dan langkah strategis tersebut dirancang untuk memastikan bahwa dinamika ekonomi Bali di tahun 2025 tetap terjaga dalam batas-batas sasaran inflasi yang telah ditetapkan secara nasional.

Melalui kolaborasi intens antara TPID dan berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian, distribusi, dan kebijakan, Bank Indonesia optimis bahwa inflasi di Provinsi Bali akan tetap terjaga dan berada dalam batas target