Bali terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan Sosialisasi Paralegal Justice Award (PJA) 2025. 

Acara yang digelar secara virtual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pemerintah kabupaten/kota se-Bali, camat, kepala desa, dan lurah.

Paralegal Justice Award merupakan program tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum melalui BPHN, bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI, serta didukung oleh Kementerian Dalam Negeridan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

Program ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada kepala desa dan lurah yang aktif dalam menyediakan akses keadilan bagi masyarakat.

Sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, kepala desa dan lurah memiliki peran penting dalam mendukung penyelesaian sengketa secara damai.

Melalui program ini, mereka mendapatkan pelatihan dan pendidikan hukum terkait mediasi dan pendampingan hukum.

Terdapat tiga kategori penghargaan dalam Paralegal Justice Award:

1. Non Litigation Peacemaker (NLP): Diberikan kepada kepala desa/lurah yang aktif dalam menyelesaikan sengketa secara non-litigasi.

2. Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ): Diberikan kepada desa/kelurahan yang aktif dalam program Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan mendukung program prioritas pemerintah.

3. Paralegal Justice Award (PJA): Diberikan kepada kepala desa/lurah yang telah meraih penghargaan NLP dan menunjukkan kontribusi dalam Paralegal Academy.

Bali telah mencatatkan prestasi gemilang dalam Paralegal Justice Award:

• 2023: Bali meloloskan 41 peserta, dengan rincian 7 peserta meraih NLP, 4 peserta memperoleh ASJ, dan 30 peserta mendapatkan PJA. Kepala Desa Umeanyar, Kabupaten Buleleng, bahkan meraih Juara 2 Nasional.

• 2024: Bali mengirimkan 22 peserta, dengan hasil 22 peserta memperoleh NLP dan 4 peserta mendapatkan PJA. Kabupaten Karangasem juga berhasil masuk dalam Top 10 PJA 2024.

Keberhasilan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah, kepala desa, dan lurah di Bali dalam meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Wahyu Eka Putra, menegaskan bahwa sosialisasi PJA 2025 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kepala desa dan lurah.

“Paralegal Justice Award adalah langkah nyata dalam memperkuat peran kepala desa dan lurah dalam menyelesaikan konflik. Kami berharap semakin banyak desa dan kelurahan yang ikut serta agar akses keadilan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.

“Kami percaya bahwa kepala desa dan lurah adalah pilar penting dalam memperluas akses keadilan. Melalui program ini, mereka akan memiliki pemahaman yang cukup untuk menjadi juru damai dan memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dalam sosialisasi ini, BPHN juga menyampaikan beberapa program strategis tahun 2025, di antaranya:

1. Penilaian Desa Sadar Hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Pembentukan Pos Bantuan Hukum di setiap desa/kelurahan guna mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum.

3. Pendirian Pojok Baca Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai pusat literasi hukum di desa/kelurahan.