Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, menyambut baik terselenggaranya Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024. 

Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Sabha Adyastha Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin (10/2).

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menegaskan bahwa pemeriksaan interim LKPD merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Daerah dan hak negara untuk melakukan audit keuangan. 

Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

“Meskipun pemeriksaan ini rutin dilakukan, kami menyadari masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kami berharap tim pemeriksa dapat memberikan saran serta pembinaan yang berkelanjutan,” ujar Mahendra Jaya.

Ia juga menekankan bahwa laporan keuangan yang memenuhi standar kewajaran akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. 

Selain itu, pemeriksaan ini diharapkan menjadi sarana komunikasi dua arah antara tim BPK RI dan perangkat daerah guna menyempurnakan tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Hal ini dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sebelas tahun berturut-turut dari Tahun Anggaran 2013 hingga 2023.

“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel. Kami berharap opini WTP dapat kembali diraih pada Tahun Anggaran 2024,” kata Mahendra Jaya.

Selain itu, Pemprov Bali mencatat pencapaian signifikan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. 

Pemutakhiran pada semester II tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 99,86%, yang mencerminkan komitmen tinggi Pemprov Bali dalam menyempurnakan laporan keuangan.

Kepala BPK Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menegaskan bahwa pemeriksaan interim bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan daerah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengapresiasi capaian Pemprov Bali yang berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut dan berharap pencapaian ini berlanjut di tahun 2024. 

“Saya berharap opini WTP yang ke-12 benar-benar mencerminkan kewajaran laporan keuangan daerah serta memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Ngurah Satria Perwira juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Bali atas konsistensinya dalam menyediakan data konkret dan akurat selama proses pemeriksaan.

Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, mengungkapkan bahwa pemeriksaan interim atas LKPD Pemprov Bali akan berlangsung selama 1,5 bulan, dari 10 Februari hingga 21 Maret 2025. 

Dalam rangka memperlancar pemeriksaan, masing-masing perangkat daerah telah menunjuk satu penanggung jawab (PIC) yang akan berkoordinasi dengan tim pemeriksa terkait pengumpulan data dan klarifikasi.

Dengan dukungan penuh dari jajaran perangkat daerah dan komitmen kuat terhadap transparansi keuangan, Pemprov Bali optimistis dapat mempertahankan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah serta kembali memperoleh opini WTP untuk Tahun Anggaran 2024.